Tren komputasi awan dalam beberapa tahun terakhir telah ramai tidak hanya dibicarakan, tetapi juga diimplementasikan. Namun, sebagian besar penggunanya masih dari sektor privat. Belum begitu terdengar pelaku sektor publik (pemerintah) yang memanfaatkan teknologi ini.Pemerintah Amerika Serikat sudah melangkah lebih awal dengan bergerak ke komputasi awan. Melalui strategi “Cloud First”, mereka melakukan transisi migrasi data ke awan dengan penggunaan Google Mail, Google Documents, dan Recovery.com. Hal ini menjadikan pemerintah AS sebagai Government-wide system pertama yang beralih ke sistem awan sejak April 2010.
Selain AS, pemerintah di negara-negara Asia juga mulai berusaha memanfaatkan layanan komputasi awan sebagai upaya efisiensi ICT mereka. “Meski terdapat kekhawatiran, terutama terkait dengan masalah privasi dan keamanan data, nilai proposisi untuk beralih ke komputasi awan bagi pemerintah terlalu menarik untuk diabaikan,” ungkap Iwan Rachmat (Senior Consultant ICT Practice, Frost & Sullivan Indonesia) dalam keterangan pers.
“Mereka yakin bahwa dengan membangun ekosistem komputasi awan di negara mereka, mereka dapat menciptakan lebih banyak peluang bisnis dan bahkan menciptakan peluang ekspor untuk layanan-layanan tersebut. Lebih lanjut lagi, pemerintah juga berusaha untuk mempromosikan penerimaan layanan tersebut di berbagai instansi,” Iwan menambahkan.
Menurut hasil riset terbaru Frost & Sullivan di kawasan Asia Pasifik, 21% dari responden instansi pemerintah telah mengadopsi komputasi awan dalam aplikasi yang berbeda-beda. Selain itu, hasil riset tersebut juga menunjukkan bahwa dengan mempertimbangkan kekhawatiran pemerintah atas keamanan data dan lokasi pusat data, komputasi awan privat dan hibrida mengalami peningkatan adopsi yang signifikan di kawasan ini.
Sementara itu, belum tersedianya konektivitas internet yang cepat dan dapat diandalkan menjadi faktor penghambat penerapan komputasi awan di Indonesia. Padahal, inilahpersyaratan utama adopsi sistem ini. Masalah lainnya adalah rendahnya tingkat kesadaran tentang komputasi awan sehingga manfaat nyata dari penerapannya masih belum jelas bagi kebanyakan pihak.
“Dua hal tersebut merupakan faktor penghambat pemerintah Indonesia untuk berinvestasi untuk komputasi awan, Untuk itu, diperlukan edukasi ke pasar maupun instansi pemerintah dalam penerapan sistem ini, terutama dari sisi manfaat, efisiensi yang dihasilkan, dan keamanan yang terjamin,” pungkas Iwan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar